Hukum Pidana Islam PDF Print E-mail
Hukum Pidana Islam - 4.6 out of 5 based on 9 votes
User Rating: / 9
PoorBest 
Hukum Fiqih - Hukum Fiqih

 

Sebagai sistem hukum yang telah ada sejak abad ke 7 atau 14 abad yang lalu, kini hukum Pidana Islam dianggap sudah ketinggalan dibandingkan sistem hukum pidana barat, baik continental ataupun common law.  Anggapan ini sangat tidak adil dan salah. Karena pada masa lalu hukum Islam telah menjadi pionir  dalam penerapannya dengan landasan yang valid, alquran dan sunnah nabi. Bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil.

Alasan yang sering mengemuka: Adalah masyarakat abad 20 telah berubah dan tentu dengan tatanan dan kebutuhan yang berbeda dengan masa lalu termasuk hukumnya. Lalu klaim itu meluas dengan mengatakan syariat Islam tidak lagi selaras dengan kehidupan global karena ia terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi HAM.

Disinilah letak kesalahannya:

Hukum pencipta tidak ada bandingannya (Syariat Islam vs man made law).

Pencipta maha mengetahui masa lalu, sekarang dan akan datang, paling mengerti kebutuhan, sifat, tabiat, kecenderungan dan segala aspek pada manusia ciptaan-Nya.

Tuhan tidak  memiliki kepentingan pada ciptaannya. Manusia dalam membuat hukum memiliki kepentingan tertentu dan sebagai makhluk ia adalah lemah.

 

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah:

Jinayah

Jarimah

Yaitu larangan-larangan hukum yang diancam Allah SWTdengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.

Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.

 

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syarak jinayah mengandung bahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama, menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan, yaitu pembunuhan, pemukulan, dan ijhad. Sedangkan, sebagian ulama lainnya, membatasi pengertian jinayah pada jarimah hudud dan jarimah Qisas. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologi syara’ adalah sama. Oleh karena itu, penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan atau tindak pidana dalam Islam dewasa ini adalah benar, dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

 

Klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam dibagi atas:

Hudud

Qisas / Diyat

Ta’zir

 

Tindak pidana Hudud Adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh al-quran maupun hadis nabi. Tindak pidana Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah

Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan Langsung oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan Allah SWT tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.

Jenis kejahatannya yang sudah di tentukan hukumannya oleh Allah SWT adalah:

Perzinaan

Tuduhan (palsu) berbuat zina

Minum-minuman keras

Pencurian

Pemberontakan

Perampokan

Murtad

 

Contoh kasus adalah Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Tentu saja setelah melalui pembuktian dan pengadilan.

 

Tindak pidana Qisas / Diyat. Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud) namun lebih berat daripada ta’zir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia.

Jenis kejahatannya adalah:

pembunuhan dengan sengaja

pembunuhan menyerupai sengaja

pembunuhan karena kealpaan

penganiayaan

menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian

 

Contoh kasus apabila terjadi pembunuhan terhadap seseorang, maka keluarga korban berhak memilih alternatif hukuman, yakni menuntut balas terhadap pelaku dengan hukuman yang serupa (Qisas) atau meminta denda sebagai penyesalan dari pihak pelaku kepada keluarga korban (diat). Bahkan kalau keluarga korban memaafkan pelaku tanpa menuntut balasan apa-apa, maka pelaku terbebas dari saksi hukuman (QS.2:178).

 

Tindak pidana ta’zir. Adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-quran maupun hadis nabi, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba.

Tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misal tidak membayar utang, penghinaan.

Tindak pidana ini dibedakan atas 3 bagian:

Tindak pidana hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga.

Tindak pidana yang ditentukan oleh alquran dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.

Tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

 

Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk mencegah tindakan dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerugian fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

 

Di sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana islam yang dengan semangat nas. Karena itu, dalam perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini.

Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas legalitas. Jadi, pebuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum.

Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas al-Qur’an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

 

Dalam sejarah hukum pidana Islam tindak pidana yang diancam dengan hudud atau qisas / diyat hampir tidak pernah dilakukan, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit.

Pada umumnya tindak pidana yang banyak terjadi adalah yang diancam dengan ta’zir. karena perhatian ajaran Islam atas kemaslahatan manusia sangat besar.

 

Di Indonesia, perumusan undang-undang hukum pidana Islam belum dilakukan hingga kini, karena hukum pidana yang masih berlaku masih peninggalan hukum pidana Barat (Belanda). Hanya provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD) yang mengambil sebagian kecil hukum pidana islam sebagai hukum syariah.

 

Sumber bacaan:

Pengertian, macam-macam dan perkembangan hukum pidana islam aliranim.blogspot.com

Hukum pidana islam  elearning.upnjatim.ac.id

Hukum pidana islam dalam studi hukum  staff.ui.ac.id

dan bahan lainnya yang mendukung

 


AFITOUR - Travel Umroh Haji Plus Sahrul Gunawan


 

Add comment


Security code
Refresh

Donasi For Rohingya

Follow Kabarislam di Twitter

Kabar Relevan

Share di Facebook

Tambahkan